NUNUKAN – Dirjen Imigrasi, Silmy Karim, meresmikan dibukanya Unit Layanan Paspor (ULP), di Kantor Imigrasi Pulau Sebatik, Nunukan, Kaltara, Rabu (15/5/2024).
Peresmian tersebut, dikatakan menjadi momentum penting pemberdayaan masyarakat perbatasan.
Keberadaan ULP di Pulau Sebatik akan memudahkan pelayanan pembuatan paspor bagi warga perbatasan, dan meminimalisir pemberangkatan secara ilegal.
hadirnya ULP, juga menjadi stimulus bangkitnya perekonomian masyarakat di perbatasan. Karena sekitar 50.000 penduduk Sebatik, tak perlu menyeberang ke Nunukan hanya untuk membuat paspor.
Selain meresmikan ULP Sebatik, Dirjen Imigrasi juga melihat kesiapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam memberikan pelayanan keimigrasian perlintasan.
Lalu kapan PLBN Sebatik diresmikan?
Silmy menjelaskan, saat ini, peresmian PLBN masih menunggu hasil negosiasi perbatasan laut antara Indonesia – Malaysia, sehingga belum ada kepastian kapan PLBN bisa difungsikan.
‘’Jadi ada bangunan, ada prinsip, ada realitas. Kalau tidak ketemu tidak bisa,’’ ujarnya saat diwawancara awak media.
Silmy meminta masyarakat lebih melihat sisi positifnya, ketimbang berfikir pesimis.
Keberadaaan PLBN, menjadi tanda bahwa Indonesia sudah lebih maju selangkah.
Ia menambahkan, semua hal harus dilakukan step by step, terlebih ada Kementrian lain yang sedang bekerja, yang artinya diluar kemampuan Imigrasi.
Lebih jauh, keberadaan PLBN Sebatik, sekali lagi dikatakan Silmy, mencerminkan wujud Indonesia masa depan.
Bangunannya sangat indah, mencerminkan Negara yang besar, fasilitasnya baik, lengkap dan juga dengan estetika yang internasional modern.
“Tapi di sisi lain, ada PR yang harus diselesaikan. Tetapi paling tidak Indonesia sudah kelas yang lebih tinggi,” kata dia.
Silmy berharap PLBN, ataupun Pos Lintas Batas yang bisa distandarkan dengan kualitas yang baik, akan menjadi satu hal yang menunjukkan ke dunia internasional bahwa Indonesia sudah sejajar dengan Negara Negara maju lainnya.
“Kita berikan kesempatan kepada kementrian yang bertugas untuk menegosiasikan batas batas wilayah Negara, menyelesaikan tugas. Setelah itu selesai, saya yakin, ini akan segera diresmikan. Mudah mudahan tidak terlalu lama lagi, kita tunggu,” kata Silmy Karim.
NUNUKAN – Dirjen Imigrasi, Silmy Karim, meresmikan dibukanya Unit Layanan Paspor (ULP), di Kantor Imigrasi Pulau Sebatik, Nunukan, Kaltara, Rabu (15/5/2024).
Peresmian tersebut, dikatakan menjadi momentum penting pemberdayaan masyarakat perbatasan.
Keberadaan ULP di Pulau Sebatik akan memudahkan pelayanan pembuatan paspor bagi warga perbatasan, dan meminimalisir pemberangkatan secara ilegal.
hadirnya ULP, juga menjadi stimulus bangkitnya perekonomian masyarakat di perbatasan. Karena sekitar 50.000 penduduk Sebatik, tak perlu menyeberang ke Nunukan hanya untuk membuat paspor.
Selain meresmikan ULP Sebatik, Dirjen Imigrasi juga melihat kesiapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam memberikan pelayanan keimigrasian perlintasan.
Lalu kapan PLBN Sebatik diresmikan?
Silmy menjelaskan, saat ini, peresmian PLBN masih menunggu hasil negosiasi perbatasan laut antara Indonesia – Malaysia, sehingga belum ada kepastian kapan PLBN bisa difungsikan.
‘’Jadi ada bangunan, ada prinsip, ada realitas. Kalau tidak ketemu tidak bisa,’’ ujarnya saat diwawancara awak media.
Silmy meminta masyarakat lebih melihat sisi positifnya, ketimbang berfikir pesimis.
Keberadaaan PLBN, menjadi tanda bahwa Indonesia sudah lebih maju selangkah.
Ia menambahkan, semua hal harus dilakukan step by step, terlebih ada Kementrian lain yang sedang bekerja, yang artinya diluar kemampuan Imigrasi.
Lebih jauh, keberadaan PLBN Sebatik, sekali lagi dikatakan Silmy, mencerminkan wujud Indonesia masa depan.
Bangunannya sangat indah, mencerminkan Negara yang besar, fasilitasnya baik, lengkap dan juga dengan estetika yang internasional modern.
“Tapi di sisi lain, ada PR yang harus diselesaikan. Tetapi paling tidak Indonesia sudah kelas yang lebih tinggi,” kata dia.
Silmy berharap PLBN, ataupun Pos Lintas Batas yang bisa distandarkan dengan kualitas yang baik, akan menjadi satu hal yang menunjukkan ke dunia internasional bahwa Indonesia sudah sejajar dengan Negara Negara maju lainnya.
“Kita berikan kesempatan kepada kementrian yang bertugas untuk menegosiasikan batas batas wilayah Negara, menyelesaikan tugas. Setelah itu selesai, saya yakin, ini akan segera diresmikan. Mudah mudahan tidak terlalu lama lagi, kita tunggu,” kata Silmy Karim.
