Nunukan – Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di Kabupaten Nunukan menghadapi tantangan serius akibat terbatasnya fasilitas pendidikan khususnya di Politeknik Negeri Nunukan (PNN). Hal ini diungkapkan oleh Direktur PNN, Arkas Viddiy, Ph.D, Minggu 22 Juni 2025.
Menurut Arkas, rendahnya minat lulusan SMA/SMK di wilayah Nunukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dipengaruhi oleh minimnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran di kampus PNN. Fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, serta peralatan pendukung masih sangat terbatas, sehingga proses belajar mengajar belum berjalan optimal.
“Hingga saat ini PNN hanya mampu menampung sekitar 150 mahasiswa baru setiap tahunnya. Ini jelas tidak sebanding dengan jumlah lulusan sekolah menengah di Nunukan dan sekitarnya,” ujar Arkas.
Akibat keterbatasan tersebut, banyak calon mahasiswa memilih melanjutkan studi ke luar daerah atau bahkan memutuskan tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Hal ini dinilai dapat menghambat percepatan pembangunan SDM lokal di wilayah perbatasan tersebut.
Untuk mengatasi persoalan ini, pihak PNN telah mengajukan permohonan bantuan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bagian Sarana dan Prasarana (Sarpras).
“Alhamdulillah kita diberikan sarpras berupa pembangunan fisik laboratorium terpadu, rencana akan dimulai awal tahun mendatang. Namun, masih hanya berbentuk fisik bangunannya dan untuk fasilitas nya akan bertahap, sehingga pemanfaatan fasilitas tersebut belum bisa dilakukan dalam waktu dekat,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan, mahasiswa kerap menyuarakan protes kepada pihak kampus, menuntut adanya perbaikan dan penambahan fasilitas demi menjamin kualitas pendidikan.
Lebih lanjut, Arkas menyebut bahwa pihaknya berhati-hati dalam menjalin kerja sama pendanaan, termasuk dengan pemerintah daerah.
“Kita kadang enggan untuk menerima bantuan lantaran bantuan yang diberikan umumnya berupa dana, bukan dalam bentuk pembangunan langsung. Kita khawatir jika tidak dikelola secara transparan, bantuan tersebut justru berpotensi menimbulkan temuan dari lembaga pengawas seperti BPK dan KPK,” bebernya.
Lebih lanjut, Arkas mengungkapkan, situasi ini menjadi alarm bagi para pemangku kepentingan di daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan pendidikan tinggi di wilayah perbatasan, demi memastikan generasi muda Nunukan mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan.
“Apabila ini dibiarkan, takutnya pengembangan SDM lokal di Nunukan akan mengalami hambatan lebih serius,” pungkasnya.
