TANJUNG SELOR – Upaya memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi publik di Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan tren peningkatan, seiring bertambahnya partisipasi badan publik dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang digelar Komisi Informasi (KI) Kaltara.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengisian Kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 yang dibuka Wakil Ketua KI Kaltara, Niko Ruru, S.P., C.Med., Sp.AP., mewakili Gubernur Kaltara, di Gedung Gadis Lantai 2 dan Aula Dinas Perpustakaan Kaltara, Kamis (11/6).
Dalam kesempatan itu, Niko menyampaikan bahwa pelaksanaan Monev tahun 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga sejak KI Kaltara berdiri pada 2018, dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal partisipasi badan publik.
Ia menjelaskan, pada 2024 dari target 221 badan publik, tingkat partisipasi baru mencapai 43,9 persen. Namun pada 2025, dari 256 badan publik yang menjadi sasaran, sebanyak 204 badan publik berhasil berpartisipasi atau mencapai 79,6 persen.
“Peningkatan ini menunjukkan semakin tumbuhnya kesadaran badan publik terhadap pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” kata Niko.
Menurutnya, cakupan pelaksanaan Monev juga terus diperluas. Jika pada 2024 hanya melibatkan perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, maka pada 2025 turut melibatkan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.
Memasuki 2026, KI Kaltara kembali memperluas objek evaluasi dengan memasukkan badan publik vertikal sebagai bagian dari penilaian keterbukaan informasi.
Langkah tersebut, lanjut Niko, merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan implementasi keterbukaan informasi yang lebih merata, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap capaian sejumlah badan publik di Kaltara. Pada 2024, BKAD Kaltara berhasil meraih peringkat pertama kategori badan publik tingkat provinsi, sementara pada 2025 Dinas Kesehatan Kaltara berhasil mencapai predikat “Menuju Informatif”.
“Semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi inspirasi bagi seluruh perangkat daerah dan badan publik lainnya untuk terus berinovasi dan memperbaiki tata kelola informasi,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Niko menyampaikan harapan agar kegiatan ini semakin memperkuat komitmen seluruh badan publik dalam meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat serta memperkokoh kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Semoga upaya yang kita lakukan bersama dapat semakin memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Utara,” pungkasnya.
