TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menekankan pentingnya penguatan sistem evaluasi kinerja sebagai upaya memastikan seluruh program pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penegasan ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., saat membuka Bimbingan Teknis Evaluator Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) se-Kaltara Tahun 2026 di Ballroom Hotel Luminor, Kamis (11/6).
Dalam sambutannya, Denny menyoroti bahwa peningkatan tuntutan publik terhadap layanan pemerintahan harus diimbangi dengan kinerja birokrasi yang terukur, efektif, dan berorientasi hasil.
Ia menegaskan bahwa evaluasi AKIP tidak boleh dipahami sebatas rutinitas administratif, melainkan menjadi instrumen utama untuk menilai sejauh mana program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Evaluasi AKIP bukan sekadar kegiatan rutin tahunan yang bersifat administratif, tetapi instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Denny.
Menurutnya, peran evaluator internal menjadi semakin strategis dalam mendorong perbaikan berkelanjutan di setiap perangkat daerah, termasuk memastikan setiap kebijakan dan program berjalan tepat sasaran.
Denny juga menekankan bahwa aparatur pemerintah harus mampu menjawab ekspektasi masyarakat terhadap tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.
Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, ia berharap para peserta dapat meningkatkan kapasitas dalam memahami metodologi, instrumen, serta teknik evaluasi AKIP yang lebih mutakhir, sehingga menghasilkan penilaian yang objektif dan rekomendasi yang konstruktif.
“Atas nama Pemprov Kaltara, saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PAN-RB dan BPSDM Provinsi Kaltara yang telah mendukung peningkatan kapasitas evaluator internal melalui kegiatan ini,” ujarnya.
Ia juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan evaluasi AKIP agar kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Melalui forum ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi, peningkatan kapasitas, serta penyamaan langkah dalam pelaksanaan evaluasi AKIP,” pungkasnya.
