NUNUKAN – Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Robby Nahak Serang, melancarkan teguran keras terhadap motoris speedboat rute Nunukan–Sei Ular. Teguran ini disampaikan setelah ditemukannya armada yang beroperasi tanpa menyediakan pelampung keselamatan dan tanpa manifest penumpang, melanggar standar keselamatan pelayaran yang wajib dipatuhi.
Insiden ini terjadi saat Robby melakukan kunjungan kerja di sebuah pelabuhan kecil yang menjadi pintu mobilitas masyarakat menuju wilayah perbatasan. Ia menilai pelanggaran semacam ini bukan sekadar kelalaian, tetapi bentuk ketidakpatuhan yang sangat membahayakan nyawa.
“Ini contoh nyata ketidakpatuhan pelaku pelayaran yang tidak bisa dibiarkan. Pelampung tidak ada, manifest penumpang tidak disiapkan. Sangat berisiko jika terjadi sesuatu di tengah perjalanan,” ujar Robby pada Minggu (30/11/2025).
Robby mengakui bahwa pelanggaran serupa kerap berulang, meskipun pemerintah daerah telah berulang kali memberikan peringatan. Ia mengidentifikasi rendahnya tanggung jawab operator dan lemahnya pengawasan di lapangan sebagai faktor utama penyebab kondisi tersebut.
“Kalau standar pelayaran saja tidak bisa dipenuhi, bagaimana kita bisa menjamin keselamatan masyarakat Nunukan yang setiap hari beraktivitas di perairan? Ini persoalan serius,” tegasnya.
Atas temuan ini, BPPD Nunukan meminta instansi terkait segera mengambil tindakan tegas terhadap motoris yang abai. Robby menyatakan pihaknya juga akan menyampaikan laporan resmi kepada Bupati Nunukan agar pengawasan pelayaran, terutama di jalur-jalur kecil seperti rute Nunukan–Sei Ular, dapat diperketat. Rute-rute ini dinilai memiliki tingkat risiko lebih tinggi karena pengawasannya tidak seketat pelabuhan besar.
“Kami tidak ingin kejadian kecelakaan laut yang menelan banyak korban terulang. Tanggung jawab keselamatan tidak boleh dinegosiasi,” tandasnya.
Robby menyoroti bahwa sebagian pelaku transportasi air di Nunukan masih menyepelekan standar keselamatan dasar, sementara aparatur pengawasan belum maksimal menjalankan tugasnya. Ia menekankan perlunya perbaikan menyeluruh terhadap kultur keselamatan di daerah perbatasan.
“Baik pelaku usaha maupun pengawas pelayaran tampaknya masih abai. Kita butuh respons cepat untuk memperbaiki kondisi ini,” katanya.
Ia juga kembali mengingatkan bahwa Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, sudah berulang kali menginstruksikan agar pengamanan dan keselamatan pelayaran menjadi prioritas utama untuk melindungi masyarakat.
“Bupati sudah mengimbau, bahkan menginstruksikan, agar keselamatan pelayaran menjadi prioritas. Jangan tunggu ada korban lagi baru bergerak,” pungkasnya.
