BULUNGAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memasang strategi menyikapi rencana pemangkasan anggaran tahun 2026 oleh pemerintah pusat. Sektor energi, yang menjadi tulang punggung pembangunan, kini menyiapkan langkah taktis agar proyek strategis tetap berjalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, menegaskan pihaknya akan bergerak lebih agresif membangun koordinasi dengan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero).
“Kita harus lebih cepat dan agresif berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya jelas, agar kita tidak melulu mengandalkan anggaran daerah untuk pembangunan sektor energi,” ujar Yosua saat ditemui di Bulungan.
Salah satu fokus utama yang diperjuangkan adalah pemerataan akses listrik di wilayah pedalaman dan perbatasan yang hingga kini masih banyak yang belum teraliri energi listrik.
Yosua mengungkapkan, pihaknya telah merampungkan sejumlah dokumen usulan desa-desa yang menjadi prioritas untuk segera dielektrifikasi. Dokumen ini telah dikomunikasikan secara intensif ke level pusat.
“Daerah yang belum tersedia listrik masih banyak. Kami sudah siapkan dokumen pengajuan desa-desa tersebut. Harapannya, Kaltara menjadi prioritas nasional sehingga pendanaannya bersumber dari pusat atau PLN langsung,” ungkapnya.
Selain mengejar pendanaan program, Dinas ESDM Kaltara juga tengah memantau potensi pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas). Meski menjadi sektor unggulan, Yosua mengaku belum mendapatkan angka pasti mengenai besaran DBH yang akan diterima Kaltara tahun depan.
“Terkait besaran anggaran dari pusat melalui DBH Migas, saat ini kami belum menerima datanya, sehingga belum diketahui pasti berapa jumlahnya,” tambah Yosua.
Langkah jemput bola ke pusat ini diharapkan menjadi solusi jitu di tengah ketatnya ruang fiskal daerah, sekaligus memastikan hak masyarakat di beranda terdepan Indonesia untuk menikmati listrik tetap terpenuhi.
