NUNUKAN – Bupati Nunukan menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (24/11/2025), di ruang rapat Paripurna Kantor DPRD. Agenda ini menjadi bagian penting dalam rangkaian penyusunan APBD yang setiap tahun dibahas bersama Pemerintah Daerah dan DPRD.
Dalam sambutannya, Bupati mengawali dengan rasa syukur serta menyampaikan salam kepada pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan tamu undangan yang hadir.
Bupati menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara dan tata kelola keuangan daerah. APBD dirancang agar selaras dengan arah kebijakan fiskal nasional sekaligus menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah selama setahun ke depan.
APBD 2026 diarahkan untuk mendukung tema pembangunan yang tertuang dalam RKPD 2026. Beberapa program prioritas yang disampaikan Bupati antara lain:
-
Penurunan kemiskinan melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja
-
Peningkatan kualitas SDM di sektor kesehatan dan pendidikan
-
Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar
-
Kemudahan akses pangan
-
Penguatan kelompok masyarakat tangguh bencana dan perubahan iklim
-
Reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan
Bupati memaparkan kondisi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:
-
Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp1,797 triliun, turun 4% dibanding tahun sebelumnya.
-
Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1,992 triliun, atau turun sekitar 7,03% dari APBD 2025 sebelum perubahan.
-
Penerimaan Pembiayaan mencapai Rp198,4 miliar, naik 32,29%, terutama berasal dari prediksi SILPA dan dana transfer tahun sebelumnya.
Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi tantangan utama sehingga pemerintah daerah harus meningkatkan efisiensi anggaran. Meski demikian, belanja wajib tetap menjadi prioritas, terutama sektor pendidikan dan kesehatan.
Belanja pendidikan dialokasikan minimal 20% dari total belanja daerah, diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Sementara itu, sektor kesehatan difokuskan pada penguatan layanan kesehatan masyarakat, termasuk pembayaran iuran BPJS bagi warga yang ditanggung pemerintah daerah.
Belanja infrastruktur juga menjadi fokus pemerintah, terutama pembangunan yang mendukung pelayanan publik dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Bupati menegaskan bahwa rancangan APBD 2026 yang disampaikan belum mencakup bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Penyesuaian akan dilakukan begitu alokasi definitif dari provinsi diterima.
Menutup penyampaiannya, Bupati berharap Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026 dapat segera dibahas bersama DPRD dan disetujui menjadi Peraturan Daerah sesuai jadwal.
“Semoga pembahasan ini dapat berjalan lancar dan memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Nunukan,” pungkasnya.
