NUNUKAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan menggandeng tokoh lintas agama untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) 2026. Melalui kolaborasi ini, BPS berharap para pemuka agama dapat mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dan memberikan data yang akurat saat pendataan berlangsung.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan silaturahmi dan sosialisasi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Nunukan di Kantor BPS Kabupaten Nunukan, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan itu dihadiri Kepala BPS Kabupaten Nunukan Dr. Iskandar Ahmaddien, Ketua FKUB Kabupaten Nunukan H. Hermansyah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Nunukan Hasan Basri, Ketua MUI Kabupaten Nunukan Ustaz M. Harrum Zain, S.Ag., pengurus FKUB, penyuluh Kementerian Agama, serta perwakilan tokoh agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Kepala BPS Kabupaten Nunukan, Dr. Iskandar Ahmaddien, mengatakan tokoh agama memiliki posisi penting karena masyarakat mempercayai mereka. Oleh sebab itu, BPS melibatkan tokoh lintas agama agar pesan mengenai pentingnya Sensus Ekonomi lebih mudah diterima masyarakat.
“Melalui para tokoh agama, kami ingin masyarakat memahami bahwa Sensus Ekonomi merupakan bagian penting dalam pembangunan. Kami berharap masyarakat menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar, lengkap, serta sesuai kondisi yang sebenarnya,” kata Iskandar.
Ia menjelaskan, data hasil Sensus Ekonomi akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, mulai dari pengembangan UMKM, peningkatan investasi, pembukaan lapangan kerja, penguatan ekonomi digital, hingga penyusunan program pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
Ketua FKUB Kabupaten Nunukan, H. Hermansyah, menegaskan seluruh tokoh agama siap mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, para tokoh agama akan menyampaikan pentingnya sensus melalui kegiatan keagamaan maupun forum kemasyarakatan.
“Para tokoh agama berkomitmen ikut menyampaikan pentingnya sensus kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan maupun forum kemasyarakatan,” ujarnya.
Hermansyah menambahkan, setiap agama mengajarkan nilai kejujuran. Karena itu, masyarakat perlu memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus agar data yang terkumpul benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Nunukan Hasan Basri menilai keterlibatan FKUB menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi.
“Kolaborasi pemerintah dengan tokoh agama diharapkan mampu menciptakan suasana yang kondusif sehingga pelaksanaan Sensus Ekonomi dapat berjalan lancar dan memperoleh data yang berkualitas,” katanya.
Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Nunukan Ustaz M. Harrum Zain mengajak masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus. Menurutnya, data yang akurat akan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
BPS juga mengimbau masyarakat untuk memastikan identitas petugas sebelum pendataan berlangsung. Setiap petugas Sensus Ekonomi 2026 akan mengenakan rompi resmi BPS serta membawa kartu identitas dan surat tugas resmi.
Selain itu, BPS menjamin kerahasiaan seluruh data masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. BPS hanya menggunakan data tersebut untuk kepentingan statistik dan tidak memanfaatkannya untuk perpajakan, penegakan hukum, maupun kepentingan lain di luar kegiatan statistik.
Melalui sinergi dengan FKUB dan tokoh lintas agama, BPS Kabupaten Nunukan optimistis Sensus Ekonomi 2026 akan menjangkau seluruh pelaku usaha di Kabupaten Nunukan dan menghasilkan data berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
