TANJUNG SELOR – Harapan warga pedalaman Apau Kayan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, untuk memiliki akses transportasi yang layak kini menemui jalan buntu. Proyek pembangunan jembatan Bailey rangka baja yang mereka dambakan sebagai urat nadi penghubung antar-kecamatan tak kunjung usai, meski proses pengerjaan telah dimulai sejak tahun 2018 silam.
Pantauan di lapangan menunjukkan pemandangan yang memprihatinkan. Tumpukan material baja kini terbengkalai begitu saja dan sebagian besar mulai mengalami kerusakan serius. Hingga hari ini, struktur utama jembatan tersebut belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.
Keterlambatan ini memaksa warga di beberapa wilayah terpencil tetap terjebak dalam keterbatasan akses, di antaranya, Sungai Boh, Kayan Selatan, Kayan Hulu dan Data Dian.
Padahal, jembatan ini memegang peranan krusial dalam menggerakkan roda ekonomi, menunjang fasilitas pendidikan, serta mempercepat layanan kesehatan bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
Berdasarkan informasi yang beredar, proyek ini telah mengalami beberapa kali pergantian kontraktor. Namun, upaya tersebut tetap gagal mendorong percepatan pembangunan. Ketua GAMKI Bulungan, Dennis Yosafat, menyatakan bahwa proyek mangkrak ini memperpanjang isolasi wilayah pedalaman.
“Masyarakat merasakan dampak langsung pada aktivitas sehari-hari. Akses yang terbatas membuat mobilitas warga sangat terhambat,” tegas Dennis pada Kamis (30/4/2026).
Dennis mendesak pemerintah segera memberikan kepastian terkait kelanjutan proyek serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengerjaan yang berlarut-larut tersebut.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, turut menyoroti kegagalan proyek ini. Beliau menyebut bahwa pembangunan jembatan tersebut belum memberikan manfaat bagi warga. Bahkan, kondisi alam disinyalir telah merusak sebagian struktur yang ada.
Hingga saat ini, pihak terkait belum mengeluarkan keterangan resmi mengenai target penyelesaian atau rencana kelanjutan pembangunan. Bagi warga Apau Kayan, jembatan ini bukan sekadar konstruksi fisik, melainkan solusi mendesak untuk memutus rantai ketertinggalan di beranda depan Indonesia.
