NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan menggelar Sosialisasi Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) secara virtual melalui Zoom Meeting pada Selasa (2/12/2025). Kegiatan yang bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) ini bertujuan memperkuat efektivitas dan akuntabilitas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Seluruh perangkat daerah di Nunukan mengikuti sosialisasi yang menghadirkan Nafi Kurnia Putri, Analis Kebijakan Pertama KemenPAN-RB, sebagai narasumber utama.
Dalam paparannya, Nafi Kurnia Putri menguraikan PKO sebagai instrumen strategis yang digunakan untuk menilai kesesuaian fungsi OPD, beban kerja, relevansi struktur organisasi, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
“PKO memastikan organisasi pemerintah berjalan adaptif, efisien, dan berbasis hasil. Evaluasi ini diperlukan agar kita dapat melihat apakah struktur yang ada masih relevan dan apakah kinerja organisasi benar-benar memberikan dampak bagi pelayanan publik,” ujar Nafi.
Ia menekankan bahwa PKO bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan alat ukur data-driven yang menentukan apakah struktur organisasi masih relevan, beban kerja seimbang, dan layanan publik semakin meningkat.
Plt. Sekretaris Daerah Nunukan, Iwan Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas materi PKO yang dinilai sangat relevan dalam upaya daerah meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
“Kita ingin memastikan setiap OPD bekerja dengan indikator yang jelas dan terukur. Sosialisasi ini memberikan pemahaman teknis dan strategis bagi kita untuk menata organisasi lebih efektif dan berorientasi hasil,” kata Iwan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan integrasi kinerja:
-
Memastikan setiap OPD memiliki output yang jelas dan peran yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
-
Memperkuat integrasi kinerja antarperangkat daerah.
-
Memastikan reformasi birokrasi berjalan nyata dan bukan hanya sekadar aspek administratif.
Dengan pemahaman komprehensif tentang PKO, Pemerintah Kabupaten Nunukan optimistis dapat mewujudkan organisasi pemerintah yang adaptif, efisien, dan memiliki kontribusi nyata dalam peningkatan pelayanan publik.
