NUNUKAN – DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, memberi catatan penting bagi Pemerintah Daerah, dalam Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2024, Senin (5/5/2025).
Juru bicara DPRD Nunukan, Sadam Husein, menguraikan, banyak proyek fisik yang menjadi perhatian, karena hasil yang tak sesuai kontrak kerja.
Terdapat 11 poin catatan yang direkomendasikan DPRD Nunukan, dalam rapat paripurna LKPJ 2024 ini. Masing masing,
1. Adanya kegiatan pembangunan jalan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, dimana kegiatan tersebut dalam kontrak kerja berada di wilayah Desa Sp 1, Sp2, dan Sp3. Namun dalam pekerjaan hanya dilakukan di wilayah Desa Sp 1 Kecamatan Tulin Onsoi.
2. Pembangunan Box culvert atau jembatan di Desa Lajur Kecamatan Tulin Onsoi yang sampai sekarang tidak dituntaskan pekerjaannya, sehingga membuat jalan menjadi tidak teratur karena terhalang oleh sisa material dan alat berat yang masih berada di lokasi kegiatan tersebut.
“Disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, bahwa pembangunan gedung rawat inap Puskesmas Kecamatan Tulin onsoi yang telah terealisasi seratus persen, tetapi belum difungsikan karena terhalang oleh gedung rawat inap yang lama, yang sudah dalam kondisi rusak berat. Perlu untuk direkonstruksi atau penghapusan, agar akses jalan masuk terbuka ke gedung yang baru dibangun,” ujar Sadam.
4. Di Pulau Sebatik, ditemukan adanya kegiatan pembangunan yang sudah berakhir pada tahun 2024 baik yang telah mencapai progres pekerjaan 100 persen, maupun yang belum selesai, tetapi belum dilakukan pembayaran sesuai dengan progres pekerjaan. Diantaranya pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas PU, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.
5. Pemerintah Daerah melalui instansi terkait agar melakukan penggantian pintu air jaringan irigasi yang berada di Kecamatan Sebatik Barat, untuk kepentingan pengairan lahan pertanian dan perkebunan.
“Percepatan penyelesaian pembangunan akses jalan dari Kabupaten Malinau ke Kecamatan Long Bawan di kawasan dataran tinggi Krayan,” lanjutnya.
7. Pemerintah Daerah harus memberikan perhatian khusus terkait permasalahan pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Nunukan, khususnya di wilayah dataran tinggi Krayan.
Sehingga masyarakat di wilayah ini dapat hidup layak seperti masyarakat di wilayah lain di Kabupaten Nunukan.
8. Percepatan realisasi pembangunan jalan darat di wilayah Kecamatan Lumbis sampai Kecamatan Lumbis Hulu dan dengan adanya PLBN Labang di Kecamatan Lumbis Pansiangan, dimana beberapa lokasi tersebut merupakan jalur perbatasan sebagai Entry Point of Indonesia menuju Negara tetangga yaitu Malaysia.
“Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga medis dan ketersediaan obat — obatan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan, khususnya UPTD Rumah Sakit Pratama seperti Pulau Sebatik, Sebuku dan Krayan,” kata dia.
10. Peningkatan mutu layanan kesehatan di RSUD Kabupaten Nunukan, perlu untuk di maksimalkan sebagai rumah sakit rujukan di Kabupaten Nunukan, serta penerapan sistem digitalisasi pelayanan sehingga jaminan pelayanan kesehatan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik.
“Pemerintah Daerah perlu segera merealisasikan pembangunan terminal dan lokasi parkiran kendaraan di dermaga penumpang Sei Ular, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di sepanjang jalan nasional di sekitar Sei Ular,” tuntas Sadam.
Bupati Nunukan, Irwan Sabri mengatakan, semua yang menjadi rekomendasi DPRD Nunukan, akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah.
“Semua kita jadikan fokus perhatian, baik itu infrastruktur, fasilitas pendidikan, juga kesehatan,” ujarnya.
Untuk masalah kesehatan, Pemkab Nunukan juga akan mencoba menguraikan persoalan kekurangan tenaga dokter.
Selain itu, Pemkab Nunukan, juga segera mengurus pelunasan proyek yang belum terbayar.
“Kita akan koordinasi dengan pihak terkait juga berkaitan dengan hutang proyek 2024 yang dibacakan DPRD tadi,” kata Irwan.
