TANJUNG SELOR – Upaya penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan setelah bencana terjadi, tetapi juga sejak jauh hari melalui langkah mitigasi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Utara, Andi Amriampa, menjelaskan bahwa mitigasi bencana terbagi dalam dua bentuk utama, yakni struktural (fisik) dan non-struktural (nonfisik).
Mitigasi struktural berkaitan dengan pembangunan fisik yang dirancang untuk mengurangi risiko.
“Contohnya pembangunan bendungan dan tanggul pengendali banjir untuk menahan dan mengatur aliran air agar tidak meluap,” kata Andi (24/9).
Selain itu, pembangunan rumah tahan gempa juga penting agar kerusakan bangunan dapat diminimalisir ketika gempa terjadi.
Menurutnya, upaya lain yang termasuk dalam mitigasi struktural adalah penyediaan jalur evakuasi bencana, pemasangan sistem peringatan dini, hingga penanaman vegetasi penahan longsor.
“Vegetasi bisa memperkuat struktur tanah sehingga tidak mudah runtuh,” ujarnya.
Sementara itu, mitigasi non-struktural menekankan pada penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan. Edukasi kebencanaan, pelatihan, dan simulasi evakuasi menjadi cara untuk meningkatkan kesiapan warga menghadapi kondisi darurat.
“Pengetahuan masyarakat adalah kunci utama agar risiko korban jiwa bisa ditekan,” tutur Andi.
Ia menambahkan, penerapan peraturan pembangunan berbasis risiko bencana serta pemetaan wilayah rawan juga tidak kalah penting.
Dengan begitu, pembangunan dapat diarahkan sesuai standar keamanan, dan tata ruang wilayah tidak memperbesar risiko.
“Mitigasi non-struktural juga melibatkan penguatan kelembagaan dan partisipasi aktif masyarakat,” kata Andi.
Dengan kombinasi langkah struktural dan non-struktural ini, pemerintah daerah berharap masyarakat Kalimantan Utara lebih siap menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
