NUNUKAN – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kewilayahan se-Pulau Nunukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026/2027 resmi dibuka oleh Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, SE.
Kegiatan yang dipusatkan di Cafe Sayn ini dijadikan sebagai wadah strategis bagi masyarakat kepulauan untuk menyuarakan kebutuhan riil dari tingkat bawah.
Dalam sambutannya, ditekankan oleh Bupati bahwa Musrenbang Kewilayahan bukanlah sekadar rutinitas birokrasi tahunan. Forum tersebut dinilai sebagai instrumen penting untuk memastikan pemerataan infrastruktur dan penguatan ekonomi inklusif, khususnya bagi wilayah beranda terdepan.
“Setiap usulan masyarakat di wilayah pulau ini ingin dipastikan agar dikaji secara objektif dan konstruktif. Program yang memberikan pelayanan terbaik dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama kita,” ujar Bupati dalam arahannya.
Sementara itu, penjelasan mendalam disampaikan oleh Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, Ir. Andi Astuti, ST., MM. Dipaparkan bahwa peningkatan kualitas jalan lingkungan, drainase, air bersih, hingga fasilitas kesehatan didorong untuk terus ditingkatkan demi mendukung stabilitas kawasan perbatasan.
Data rekapan kegiatan juga turut diuraikan dalam forum tersebut:
-
Tahun 2026: Sebanyak 386 kegiatan telah diakomodir dalam dokumen RKA 2026 (230 kegiatan di Kecamatan Nunukan dan 156 di Nunukan Selatan).
-
Tahun 2027: Sebanyak 1.032 usulan telah diterima. Setelah dilakukan proses verifikasi dan penajaman, diperoleh 65 usulan prioritas yang akan dibahas lebih lanjut.
Diakhir pemaparannya, Sekretaris Bappeda Litbang menegaskan bahwa penentuan skala prioritas akan didasarkan pada keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, setiap usulan akan diukur berdasarkan tingkat urgensi, dampak terhadap pelayanan dasar, serta kesesuaian dengan Visi Misi “17 Arah Baru Perubahan”.
“Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan kualitas pembangunan Kabupaten Nunukan pada tahun 2027,” tutupnya.
Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, hingga tokoh masyarakat. Setelah pembukaan secara resmi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok guna mengerucutkan program prioritas yang akan dibawa ke tingkat kabupaten.
