NUNUKAN – Tiga jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan saat ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Kekosongan jabatan definitif ini terjadi setelah perombakan dan pelantikan 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang baru-baru ini dilaksanakan.
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan, Raden Iwan Kurniawan, menjelaskan bahwa rotasi jabatan adalah hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan. Menurutnya, langkah ini bertujuan sebagai bentuk penyegaran birokrasi dan penyesuaian arah kerja agar sejalan dengan visi-misi kepala daerah.
“Ini merupakan proses yang lumrah di organisasi pemerintahan. Dalam dinamikanya untuk menyamakan persepsi, agar apa yang menjadi janji serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD 2025–2029 bisa terealisasi,” ujar Iwan Kurniawan, Kamis (13/11/2025).
Adapun tiga jabatan Eselon II yang saat ini tengah diisi oleh Plt adalah:
-
Dinas Perikanan
-
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
-
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Iwan Kurniawan memastikan bahwa pengisian jabatan sementara melalui Plt dilakukan untuk menjamin pelayanan publik dan operasional pemerintahan tetap berjalan maksimal.
“InsyaAllah sudah ada pelaksana tugas. Jabatan tidak boleh kosong, sehingga sementara diisi Plt sampai ada pejabat definitif,” jelasnya.
Sebagai informasi, perombakan pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Nunukan dilakukan langsung oleh Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri. Rotasi besar ini merujuk pada Surat Keputusan (SK) Nomor 675 Tahun 2025 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dengan total 17 pejabat yang mengalami pergeseran posisi.
