NUNUKAN – Komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk bergerak cepat sesuai slogan “Energi Baru” kembali ditunjukkan dalam agenda resmi di tingkat pusat. Pada Rabu (19/11/2025), delegasi Pemkab Nunukan yang dipimpin langsung oleh Bupati H. Irwan Sabri melaksanakan pertemuan khusus dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan produktif ini turut dihadiri Kepala BPPD Nunukan Robby Nahak Serang, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Juni Mardiansyah, serta Sekretaris Bappeda Andi Astuti. Diskusi berfokus pada berbagai isu strategis terkait kondisi fiskal Kabupaten Nunukan, khususnya skema pembiayaan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kepala BPPD Nunukan, Robby Nahak Serang, menjelaskan bahwa dialog tersebut membuka ruang kesepahaman yang lebih kuat mengenai kebutuhan serta tantangan pengelolaan keuangan daerah, terutama bagi wilayah perbatasan seperti Nunukan.
“Bapak Dirjen menekankan pentingnya pemutakhiran data sebagai dasar penghitungan anggaran, khususnya untuk alokasi DAU. Beliau meminta agar data tersebut segera diajukan supaya indikator penganggaran lebih tepat,” ujar Robby.
Salah satu isu yang mendapatkan perhatian besar adalah Dana Bagi Hasil (DBH), terutama yang bersumber dari sektor perkebunan. Untuk memaksimalkan potensi ini, Bupati Nunukan diminta segera mengirimkan surat resmi beserta data terperinci mengenai potensi dan realisasi sektor tersebut agar dapat difasilitasi lebih lanjut di tingkat kementerian.
“DBH dari sektor perkebunan dibahas cukup mendalam. Dirjen meminta agar Pemkab Nunukan menyampaikan data lengkap sehingga dapat ditindaklanjuti secara optimal,” jelasnya.
Selain membahas dana transfer pusat, pembahasan juga meliputi peluang kerja sama strategis melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bentuk konsesi atau pola lain yang saling menguntungkan. Skema ini dinilai penting untuk memperkuat pembiayaan pembangunan tanpa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam kesempatan itu, Bupati Irwan turut menyampaikan harapan agar Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuda memberikan perhatian lebih kepada Nunukan sebagai wilayah perbatasan, terutama dalam hal pendampingan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel.
“Bapak Bupati berharap adanya dukungan pendampingan dari Kemendagri, karena tata kelola keuangan yang baik sangat penting dalam mendorong pembangunan di daerah perbatasan,” tambah Robby.
Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen untuk memperkuat koordinasi dan menindaklanjuti langkah-langkah konkret antara Pemkab Nunukan dan Kemendagri. Dengan komunikasi intensif dan penyampaian data yang akurat, Pemkab Nunukan optimistis kapasitas fiskal daerah dapat ditingkatkan sekaligus membuka peluang kerja sama baru untuk mendorong pembangunan yang lebih progresif.
