NUNUKAN – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Nunukan melalui Bidang Informatika menggelar Sosialisasi Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di ruang rapat lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Rabu (19/11/2025).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, yang menegaskan bahwa pemerintah pusat terus mendorong percepatan transformasi digital di daerah. Menurutnya, penggunaan sistem elektronik menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan adanya tata kelola sistem digital, beban keuangan dapat berkurang. Ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Nunukan, tetapi juga di seluruh Indonesia. Kondisi negara yang sedang menyesuaikan anggaran terlihat dari pemotongan DBH sebagai langkah efisiensi,” ujar Hermanus.
Ia menambahkan bahwa digitalisasi mampu mengurangi pemborosan dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. “Generasi Gen Z menuntut kita transparan. Jadi tata kelola digital SPBE ini menciptakan efisiensi. Seluruh OPD harus mengikuti aturan yang berkaitan dengan digital,” tegasnya.
Hermanus juga meminta Diskominfo untuk terus mendorong penerapan teknologi digital sehingga Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak tertinggal dalam perkembangan zaman. Ia berharap transformasi digital dapat memberikan manfaat besar bagi pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Nunukan, Arief Budiman, menjelaskan bahwa arsitektur SPBE mencakup enam domain utama, yakni arsitektur bisnis, data, layanan, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE. Keenam domain tersebut menjadi fondasi pengembangan dan penerapan SPBE secara terintegrasi dan terukur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah daerah berharap perangkat daerah semakin memahami arah pembangunan SPBE dan mampu mempercepat implementasinya menuju pemerintahan yang lebih modern, responsif, dan berorientasi pelayanan.
