TANJUNG SELOR – Pemprov Kalimantan Utara mengusulkan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkontribusi lebih besar dalam penanganan bencana.
Usulan itu mencakup program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, penyediaan logistik, peralatan, hingga penguatan infrastruktur di beranda negara atau wilayah perbatasan.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, Andi Amriampa, menilai dukungan pemerintah pusat sangat mendesak. Kerentanan bencana di Kabupaten Nunukan, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, kerap mengganggu aktivitas warga sekaligus jalur konektivitas antarwilayah.
“Daerah perbatasan memiliki posisi strategis, baik secara ekonomi maupun sosial. Karena itu, intervensi BNPB penting agar masyarakat lebih siap dan tangguh menghadapi bencana di masa mendatang,” kata Andi.
Ia menambahkan, kemampuan daerah dalam menanggulangi bencana masih terbatas, baik dari segi anggaran maupun sarana.
“Tanpa dukungan pemerintah pusat, terutama BNPB, upaya pemulihan pasca bencana akan berjalan lambat dan kurang maksimal,” ujar Andi.
Menanggapi usulan itu, Direktur BNPB Agus Riyanto menyebut lembaganya memberi perhatian khusus pada daerah terdampak bencana, terutama yang berada di kawasan perbatasan negara.
“Kami memahami urgensi dari permasalahan yang disampaikan Pemprov Kaltara. Segala informasi dan usulan akan kami laporkan kepada Kepala BNPB untuk segera ditindaklanjuti sebagai bahan pertimbangan kebijakan,” kata Agus.
