TANJUNG SELOR – Upaya membangun masyarakat tangguh bencana tidak bisa hanya bergantung pada penanganan darurat. Pencegahan dan kesiapsiagaan dianggap sebagai langkah paling mendasar, terutama jika dimulai dari lingkungan pendidikan.
“Pencegahan dan kesiapsiagaan menjadi kunci untuk membangun masyarakat tangguh bencana, dan lingkungan pendidikan adalah fondasi yang sangat strategis untuk memulainya,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Utara, Andi Amriampa.
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB), Kalimantan Utara masuk kategori kelas bahaya tinggi dengan tingkat kerentanan yang juga tinggi. Kapasitas penanganan berada pada level sedang sehingga provinsi ini tercatat memiliki risiko bencana tinggi.
Secara khusus, Kabupaten Bulungan menempati posisi lebih rawan karena selain kelas bahaya dan kerentanan yang tinggi, kapasitas penanggulangan bencana di daerah itu masih rendah.
“Data tahun 2024 menunjukkan telah terjadi 267 kejadian bencana di Kaltara, mulai dari banjir, tanah longsor, kebakaran bangunan, hingga kebakaran hutan dan lahan. Sementara hingga Juni 2025, sudah tercatat 14 kejadian bencana. Data ini menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan dan mitigasi harus terus dikedepankan,” kata Andi Amriampa.
Ia menegaskan, penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 penting dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.
Upaya ini, menurutnya, dapat menumbuhkan budaya sadar bencana sejak dini, terutama di lingkungan pendidikan yang berperan sebagai fondasi pembentukan masyarakat tangguh.
