NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) Monitoring Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Rabu (10/12/2025). Rakoor yang dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Daerah, Drs. Raden Iwan Kurniawan, ini membahas percepatan realisasi program strategis dan evaluasi progres di lapangan.
Dalam pembukaannya, Plt. Sekda memaparkan 17 arah baru perubahan sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, Irwan Sabri – Hermanus, yang menitikberatkan pada percepatan pembangunan dan optimalisasi pelayanan publik.
Beberapa poin utama program strategis yang menjadi fokus monitoring antara lain:
-
Infrastruktur Dasar: Penyediaan air bersih (jaringan perpipaan, SPAM), pembangunan 100 km jalan tani dan 50 km jalan penghubung per tahun.
-
Energi dan Perumahan: Pembangunan Solar Home System (SHS) PLTS dan perbaikan 200 rumah tidak layak huni per tahun (dengan anggaran Rp25 juta/unit).
-
Pendidikan: Pengadaan seragam sekolah gratis, beasiswa, dan pengadaan internet Starlink untuk sekolah di wilayah blank spot.
-
Kesehatan: Pemenuhan tenaga medis dan dokter spesialis.
-
Ekonomi Rakyat: Bantuan bibit/pupuk, pengadaan alat mekanisasi pertanian, serta dukungan modal dan keterampilan untuk UMKM, BUMDes, dan lembaga kerja antar desa.
Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, dalam arahannya mengakui bahwa meskipun beberapa program telah mencapai target, terdapat catatan penting terkait kegiatan yang progresnya belum optimal, khususnya di triwulan keempat.
Bupati menyoroti temuan di wilayah Kabudaya Semaja, di mana beberapa kegiatan fisik menunjukkan progres yang sangat minim.
“Jika ada bencana segera dilaporkan dan dicarikan solusi. Jika kegiatan tidak mungkin diteruskan, jangan mengambil risiko,” tegas Bupati Irwan.
Ia meminta OPD terkait untuk terus melakukan pemantauan intensif, menyoroti penanganan cepat untuk Ruang Kelas Baru (RKB) pada Dinas Pendidikan, serta pengawalan intensif pembangunan Embung Lapri di Sebatik sebagai salah satu prioritas utama.
Bupati Irwan mendorong OPD dengan realisasi rendah untuk lebih sering turun ke lapangan dan menjalin komunikasi intensif dengan penyedia jasa.
Sementara itu, H. Hamid dari BPKAD memaparkan realisasi keuangan daerah per 10 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai 87,69 persen, atau sekitar Rp1,6 triliun dari total pagu Rp1,8 triliun. Ia menyebut kemungkinan ketidaktercapaian terkait alokasi dana desa. Sementara itu, realisasi belanja daerah menunjukkan : Belanja operasi : 70,09 persen, Belanja modal : 27,33 persen, Belanja tidak terduga : 43,61 persen, Belanja transfer : 84,23 persen, termasuk bantuan keuangan dan alokasi dana desa.
Rakoor yang juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra serta Asisten Administrasi Umum ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarperangkat daerah guna memastikan target pembangunan tahun 2025 tercapai di sisa waktu yang ada.
