TANJUNG SELOR – Program pemerataan akses energi di Kalimantan Utara (Kaltara) terus membuahkan hasil nyata. Ribuan rumah tangga prasejahtera di lima kabupaten/kota kini tidak lagi gelap gulita berkat program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan buah sinergi apik antara Kementerian ESDM, PT PLN (Persero), dan Pemerintah Provinsi Kaltara.
Hingga saat ini, distribusi sambungan listrik gratis tersebut terbagi ke dalam dua skema pendanaan utama, Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM & PLN): Sebanyak 1.601 rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Kaltara. APBD Provinsi Kaltara: Sebanyak 146 rumah tangga.
“Untuk kuota pusat sebanyak 1.601 rumah, semuanya sudah terpasang sambungannya melalui PLN. Ini mencakup lima kabupaten dan kota di Kaltara,” jelas Yosua saat memberikan keterangan di Tanjung Selor.
Meski progres fisik menunjukkan angka positif, Yosua mengungkapkan adanya kendala teknis di lapangan. Banyak warga kurang mampu yang belum bisa tersentuh bantuan karena faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur dasar.
“Permasalahannya adalah masih ada rumah warga yang belum ada jaringan atau tiang listriknya. Ke depan, kami akan berkoordinasi dengan PLN untuk perluasan jaringan agar warga yang belum tersentuh tahun ini bisa menikmatinya tahun depan,” tegasnya.
Lebih dari sekadar penerangan, Pemerintah Provinsi Kaltara berharap akses listrik ini menjadi stimulus ekonomi bagi keluarga penerima manfaat. Yosua menekankan tiga dampak utama yang diharapkan:
-
Ekonomi: Warga dapat membuka usaha kecil atau UMKM dari rumah.
-
Pendidikan: Anak-anak memiliki akses pencahayaan yang layak untuk belajar di malam hari.
-
Kesejahteraan: Meningkatkan standar hidup masyarakat prasejahtera secara umum.
Dinas ESDM Kaltara telah mengusulkan lokasi-lokasi baru untuk melanjutkan program ini di tahun anggaran mendatang. Bagi warga yang ingin mendapatkan bantuan ini, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi, terdaftar dalam kategori Rumah Tangga Miskin. Data penerima wajib divalidasi berdasarkan rekomendasi pemerintah kabupaten/kota setempat.
“Kami berharap tahun depan program ini tetap berlanjut, baik dari pusat maupun daerah. Lokasi-lokasi strategis sudah kami usulkan,” pungkas Yosua.
