JAKARTA – Pemerataan akses listrik di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah, menyusul masih adanya 123 desa yang hingga kini belum menikmati layanan listrik secara optimal.
Kondisi tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat menghadiri rapat koordinasi Program Listrik Desa (Lisdes) Tahun 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (25/5).
Ingkong menjelaskan, seluruh desa yang belum teraliri listrik tersebut berada di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia dengan tantangan utama berupa keterbatasan akses dan kondisi geografis yang sulit dijangkau.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh percepatan Program Listrik Desa agar masyarakat di kawasan terpencil dapat segera menikmati layanan energi listrik yang setara dengan wilayah perkotaan.
“Kami akan memprioritaskan proses perizinan dan penyediaan lahan agar seluruh desa di Kaltara bisa menikmati listrik seperti di wilayah perkotaan,” ujar Ingkong.
Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Lisdes masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan infrastruktur pendukung serta kebutuhan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
Ia menegaskan bahwa Program Lisdes merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membutuhkan dukungan lintas sektor agar dapat berjalan optimal.
“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” kata Tri.
Pemerintah pusat sendiri terus mempercepat realisasi program tersebut melalui dukungan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) lebih dari Rp9 triliun dengan target pembangunan di 1.516 lokasi pada tahun 2026. Hingga April 2026, progres pembangunan telah mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5 persen.
Bagi Kaltara yang sebagian besar wilayahnya berada di kawasan perbatasan dan sulit dijangkau, Program Listrik Desa diharapkan menjadi solusi strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan naskah dukungan Program Listrik Desa oleh pemerintah pusat, PLN, dan pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen bersama mempercepat elektrifikasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kaltara.
