TANJUNG SELOR – Pemerataan akses listrik masih menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Tercatat sekitar 7.956 kepala keluarga (KK) belum menikmati layanan listrik, sedangkan 60 desa masih menghadapi keterbatasan jaringan kelistrikan.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Kaltara berhasil mendapatkan dukungan program dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) senilai Rp471 miliar.
Dukungan anggaran itu diperoleh setelah Dinas ESDM Provinsi Kaltara melakukan koordinasi dan menyampaikan berbagai kebutuhan serta tantangan pembangunan kelistrikan kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum., yang meminta percepatan penyelesaian persoalan listrik, khususnya di wilayah yang belum terjangkau pelayanan secara optimal.
Kepala Dinas ESDM Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, SE, M.Si., menjelaskan bahwa kondisi geografis Kaltara menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pembangunan jaringan listrik membutuhkan perhatian khusus.
Sebagai provinsi yang memiliki wilayah perbatasan dan kawasan terpencil, Kaltara menghadapi sejumlah kendala, seperti akses transportasi yang terbatas, infrastruktur yang belum memadai, serta besarnya biaya pembangunan jaringan kelistrikan.
Dalam pertemuan bersama jajaran Ditjen Ketenagalistrikan, Dinas ESDM tidak hanya menyampaikan persoalan tersebut, tetapi juga menawarkan strategi dan solusi untuk mempercepat pemerataan elektrifikasi.
Hasilnya, pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap tiga program pembangunan kelistrikan di Kaltara dengan total nilai sekitar Rp471 miliar.
Rinciannya meliputi perluasan jaringan listrik pada 62 titik senilai Rp200 miliar, pembangunan PLTS Terpadu di 16 lokasi dengan anggaran Rp250 miliar, serta bantuan pemasangan listrik baru bagi 3.600 rumah tangga melalui program BPBL senilai Rp21 miliar.
Menurut Ferdy, dukungan tersebut harus diikuti kesiapan pemerintah daerah agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diminta memastikan keakuratan data penerima bantuan, kesiapan lokasi pembangunan, serta kelengkapan administrasi dan perizinan.
Pendampingan pemerintah daerah juga dinilai penting untuk mengantisipasi persoalan teknis maupun hambatan lainnya selama pengerjaan berlangsung.
Pelaksanaan program dijadwalkan mulai September 2026 sampai Juli 2027. Pemprov Kaltara sendiri menargetkan persoalan kelistrikan dapat dituntaskan secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun.
Ferdy menyampaikan bahwa ketersediaan listrik memiliki dampak luas bagi kehidupan masyarakat. Tidak hanya menunjang kebutuhan rumah tangga, listrik juga menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan mutu pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Karena itu, Pemprov Kaltara akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar masyarakat di wilayah terpencil dan perbatasan memperoleh akses energi yang layak dan berkelanjutan.
