NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal. Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, menilai keterlibatan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga Kementerian Agama, penting untuk menjaga kualitas makanan yang diterima anak-anak dan peserta didik.
Hal tersebut disampaikan Hermanus saat menerima kunjungan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Harjito B., S.STP., M.Si., bersama rombongan di ruang kerjanya, Selasa (27/10/2026).
Hermanus menyambut baik kunjungan tersebut. Ia berharap pertemuan itu dapat memperkuat komunikasi dan kerja sama antara KPPG dengan Pemkab Nunukan dalam mendukung pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, koordinasi perlu melibatkan perangkat daerah yang menangani pendidikan, kesehatan, pertanian, dan ketahanan pangan. Ia juga meminta Kementerian Agama turut berperan, terutama dalam memastikan kelayakan serta kehalalan makanan yang disediakan bagi penerima manfaat.
“Melalui koordinasi dan sinergi lintas sektor, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Nunukan diharapkan dapat berjalan optimal, memenuhi standar yang ditetapkan, serta memberikan manfaat bagi anak-anak dan peserta didik sebagai penerima manfaat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala KPPG Kelas I BGN Provinsi Kalimantan Utara, Harjito, menjelaskan kunjungan tersebut merupakan agenda perdananya ke Kabupaten Nunukan setelah menerima amanah sebagai kepala KPPG Kaltara. Sebelumnya, ia bersama rombongan telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Harjito memperkenalkan KPPG Kaltara beserta tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung pemenuhan gizi serta penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak dan peserta didik.
Ia menegaskan, KPPG Kaltara siap memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya untuk menyukseskan program pemenuhan gizi di daerah.
“Kami terbuka terhadap masukan, kritik, dan koreksi terkait kinerja, pelayanan, serta tanggung jawab yang diamanahkan pemerintah kepada KPPG,” kata Harjito.
Harjito juga memaparkan, saat ini terdapat 102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Utara. Dari jumlah tersebut, 15 SPPG beroperasi di Kabupaten Nunukan.
Keberadaan SPPG tersebut diharapkan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan makanan bergizi bagi masyarakat sasaran melalui program MBG.
Ia menambahkan, komunikasi dan koordinasi antara KPPG, SPPG, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten perlu terus diperkuat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan program tersebut.
