TANJUNG SELOR – Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di kawasan pedalaman Apau Kayan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Keterbatasan infrastruktur jalan dan kondisi geografis yang sulit membuat pengiriman BBM melalui jalur darat belum sepenuhnya mampu menjamin kelancaran pasokan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Kaltara mengusulkan penggunaan jalur udara dengan memanfaatkan Bandara Long Ampung sebagai titik distribusi utama BBM subsidi.
Kepala Bidang Geologi Dinas ESDM Kaltara, Trimultar, S.T., menyampaikan bahwa usulan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang.
Selama ini, pasokan BBM subsidi menuju Apau Kayan dikirim melalui jalur darat dari wilayah Kalimantan Timur. Namun, proses pengangkutan kerap menghadapi hambatan akibat kondisi jalan, medan geografis, dan perubahan cuaca.
Menurut Trimultar, penggunaan jalur udara diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko keterlambatan distribusi sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Usulan perubahan skema tersebut telah disampaikan secara resmi melalui surat Gubernur Kaltara Nomor 500.10.26.5/2355/DESDM/GUB yang ditujukan kepada Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.
Bandara Long Ampung direncanakan menjadi titik pengiriman BBM untuk memenuhi kebutuhan Kecamatan Kayan Selatan. Penyaluran selanjutnya diharapkan dapat mendukung masyarakat di Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, dan Sungai Boh.
Trimultar menjelaskan bahwa BBM memiliki fungsi strategis bagi kehidupan masyarakat Apau Kayan. Selain untuk kebutuhan transportasi, bahan bakar juga menunjang kegiatan ekonomi, operasional pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan.
Apau Kayan merupakan kawasan pedalaman yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Kondisi tersebut menjadikan ketersediaan energi sebagai salah satu aspek penting dalam mendukung aktivitas masyarakat di wilayah perbatasan.
Pemprov Kaltara berharap Pertamina Patra Niaga dapat mengkaji usulan penggunaan jalur udara tersebut dengan tetap memperhatikan regulasi serta mekanisme penyaluran BBM subsidi.
Koordinasi juga diperluas melalui penyampaian tembusan surat kepada Ditjen Migas Kementerian ESDM dan BPH Migas.
Pemerintah daerah berharap langkah ini dapat menghasilkan pola distribusi yang lebih efektif sehingga masyarakat di kawasan terpencil tidak terus menghadapi kesulitan memperoleh pasokan energi.
