TANJUNG SELOR – Aspek perencanaan pembangunan menjadi perhatian serius dalam penguatan tata kelola kebencanaan di Kalimantan Utara. Sinergi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dinilai krusial agar kebijakan penanggulangan bencana dapat terintegrasi secara sistematis dan berkelanjutan.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, Andi Amriampa, menekankan perlunya memasukkan isu kebencanaan ke dalam dokumen perencanaan daerah.
“Kalau aspek kebencanaan tidak menjadi bagian dari perencanaan makro, maka penanganan bencana hanya akan bersifat reaktif, bukan preventif,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi dengan Bappeda bukan hanya soal sinkronisasi program, tetapi juga memastikan alokasi sumber daya berjalan tepat sasaran.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri, karena perencanaan pembangunan daerah harus memberi ruang bagi pengurangan risiko bencana,” kata Andi.
Menurutnya, sinergi antar-lembaga akan memperkuat ketangguhan daerah menghadapi potensi bencana.
“Dengan perencanaan yang matang, kita bisa menekan dampak bencana sekaligus melindungi masyarakat secara lebih efektif,” tuturnya.
