NUNUKAN – Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya mengandalkan pelaporan melalui jasa penginapan atau pemantauan langsung petugas, pengawasan juga perlu diperkuat melalui partisipasi masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan, Fredy, menggagas inovasi digital bernama SiPanda (Sistem Informasi Pelaporan dan Pengawasan Desa Binaan).
Inovasi ini dirancang untuk memperluas jangkauan pengawasan keimigrasian melalui sistem pelaporan berbasis kode respons cepat atau QR Code, yang memungkinkan masyarakat dan kader pelopor di desa binaan menyampaikan informasi secara lebih mudah, cepat dan terstruktur.
Fredy menjelaskan, SiPanda dikembangkan sebagai upaya mengoptimalkan pengawasan keimigrasian dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra strategis petugas di lapangan.
“SiPanda kami rancang untuk mengoptimalkan pengawasan keimigrasian melalui pelibatan masyarakat di desa binaan. Dengan memanfaatkan QR Code, masyarakat dapat menyampaikan informasi secara lebih cepat dan terstruktur, sehingga petugas dapat melakukan verifikasi, analisis, serta tindak lanjut sesuai kebutuhan,” ujar Fredy.
Menurutnya, karakteristik wilayah kerja Kantor Imigrasi Nunukan menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan sistem pengawasan yang lebih adaptif. Wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia memiliki cakupan geografis luas, meliputi daratan, kepulauan, sungai, hingga perairan terluar. Kondisi tersebut diiringi mobilitas masyarakat lintas batas serta adanya jalur perlintasan tidak resmi yang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.
“Wilayah kerja Nunukan memiliki tantangan tersendiri karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan mencakup wilayah daratan, kepulauan, sungai, serta perairan terluar. Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan pemantauan langsung petugas. Partisipasi masyarakat menjadi penting untuk membantu memperluas jangkauan penyampaian informasi awal,” jelasnya.
Selama ini, penyampaian informasi terkait pengawasan keimigrasian masih dapat dilakukan melalui mekanisme konvensional, seperti tatap muka, surat, maupun aplikasi pesan singkat. Pola tersebut memiliki tantangan dalam hal pencatatan, penelusuran riwayat laporan dan kecepatan penyampaian informasi kepada petugas.
Melalui SiPanda, pelaporan dirancang menggunakan formulir digital yang dapat diakses dengan memindai QR Code. Masyarakat dapat menyertakan informasi pendukung berupa foto, lokasi dan kronologi kejadian untuk membantu petugas memahami situasi yang dilaporkan.
Informasi tersebut selanjutnya masuk ke basis data dan dashboard monitoring Seksi Inteldakim. Petugas kemudian melakukan penyaringan awal, verifikasi, analisis, serta menentukan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan dan kewenangannya.
“Melalui SiPanda, laporan masyarakat dirancang masuk ke dalam basis data dan dashboard monitoring Seksi Inteldakim. Informasi yang dilengkapi foto, lokasi, dan kronologi akan membantu petugas melakukan pemeriksaan awal serta mendukung deteksi dini terhadap potensi kerawanan keimigrasian, termasuk tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia,” tambah Fredy.
Penguatan sistem pelaporan ini juga diarahkan untuk mendukung deteksi dini terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM). Kedua persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pengawasan kawasan perbatasan karena berkaitan dengan potensi penyalahgunaan jalur lintas batas dan kerawanan yang membutuhkan respons cepat.
Meski demikian, informasi yang disampaikan masyarakat tetap harus melalui proses verifikasi oleh petugas. Dengan demikian, laporan yang masuk dapat menjadi bahan awal pengawasan dan pemetaan kerawanan, bukan langsung dianggap sebagai bukti terjadinya pelanggaran.
Pengembangan SiPanda tidak hanya berfokus pada penyediaan teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Masyarakat, kader pelopor, perangkat desa, serta unsur terkait diharapkan memahami indikator kerawanan dan tata cara penyampaian laporan melalui kanal digital tersebut.
“Harapan kami, SiPanda dapat membangun pola pengawasan keimigrasian yang lebih cepat, partisipatif, responsif dan akuntabel. Inovasi ini bukan sekadar menghadirkan kanal pelaporan digital, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat agar pengawasan di kawasan perbatasan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
