TANJUNG SELOR – Keberadaan sungai bawah tanah dan mata air di kawasan karst menjadi salah satu alasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat usulan penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) di Kabupaten Bulungan.
Kawasan tersebut dinilai mempunyai peran strategis sebagai daerah resapan atau imbuhan air tanah yang mendukung ketersediaan sumber air baku bagi masyarakat. Karena itu, Pemprov Kaltara mengajukan delapan zona karst di Bulungan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendapatkan perlindungan melalui penetapan KBAK.
Kepala Dinas ESDM Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa usulan tersebut telah didukung proses identifikasi dan verifikasi serta pembahasan melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama Badan Geologi.
Pengajuan secara resmi disampaikan melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara Nomor 500.10.3/2352/DESDM/SETDA. Hasil kajian menunjukkan kawasan yang diusulkan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012.
Ferdy menjelaskan, bentukan eksokarst dan endokarst di wilayah Bulungan mempunyai keterkaitan erat dengan sistem tata air. Fungsi tersebut menjadikan kawasan karst tidak hanya penting dari sisi bentang alam, tetapi juga sebagai bagian dari sistem penyimpanan dan aliran air bawah tanah.
Dari hasil pembahasan bersama pemerintah daerah, Badan Geologi, pelaku usaha, dan pemerhati lingkungan, terdapat delapan zona yang direkomendasikan menjadi bagian dari KBAK Bulungan. Kedelapan zona itu adalah Batu Tumpuk, Batu Putih, Pimping, Gunung Putih, Gunung Seriang, Long Sam, Long Pari, serta Batu Benau.
Selain menjaga fungsi hidrologis, perlindungan kawasan tersebut juga diperlukan untuk mempertahankan nilai ekologis, ilmiah, sosial, dan ekonomi yang dimiliki bentang alam karst.
Ferdy menilai penetapan KBAK akan memberikan kepastian mengenai wilayah yang harus dipertahankan fungsi lindungnya. Hal tersebut sekaligus menjadi pedoman agar pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan upaya untuk menghentikan investasi atau pembangunan di daerah. Justru, batas kawasan yang jelas dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak dalam menentukan kegiatan yang diperbolehkan sesuai ketentuan.
Dokumen usulan yang dilengkapi peta delineasi serta rekomendasi FGD kini telah disampaikan kepada Badan Geologi Kementerian ESDM. Pemprov Kaltara akan terus mengawal tahapan berikutnya hingga penetapan resmi melalui Keputusan Menteri ESDM.
Pemerintah berharap proses tersebut dapat memperkuat perlindungan sumber daya air sekaligus memastikan kawasan karst Bulungan tetap terjaga untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang.
