TANJUNG SELOR – Penyelesaian hambatan perizinan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya membenahi sektor pertambangan galian C. Pemerintah daerah kini memperkuat pendampingan kepada pelaku usaha agar seluruh persyaratan administrasi maupun teknis dapat dipenuhi sesuai regulasi.
Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi bersama pengusaha mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang berlangsung di Gedung Gadis II Pemprov Kaltara, Tanjung Selor, Selasa (13/10/2026).
Kepala Dinas ESDM Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa proses penataan pertambangan tidak cukup hanya melalui pengawasan. Pemerintah juga perlu membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang menyebabkan pengurusan izin belum tuntas.
Berdasarkan data Dinas ESDM, terdapat 37 pelaku usaha galian C yang belum memiliki perizinan. Sebanyak 14 di antaranya berada di Nunukan, 12 di Bulungan, delapan di Tana Tidung, dan tiga lainnya di Tarakan.
Sementara itu, terdapat 41 badan usaha yang telah mengantongi izin, terdiri dari 21 pemegang SIPB, 14 pemegang IUP Eksplorasi, dan enam pemegang IUP Operasi Produksi.
Meski telah memiliki dokumen perizinan, baru empat perusahaan yang dinilai memenuhi persyaratan teknis untuk melakukan kegiatan penambangan, yakni PT Pipit Jaya Abadi, PT Damadu Cahaya Mandiri, PT Pulau Mas Perkasa, dan PT Pusaka Prima Resources.
Ferdy mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi pengusaha cukup beragam. Beberapa di antaranya menyangkut kesesuaian tata ruang, legalitas lahan, persyaratan lingkungan, rekomendasi pengelolaan DAS, serta status kawasan hutan.
Persoalan integrasi dokumen dan proses perizinan melalui sistem OSS juga menjadi bagian dari pembahasan.
Menurutnya, penyelesaian masalah tersebut melibatkan berbagai instansi sehingga membutuhkan koordinasi yang terarah.
Pemprov Kaltara kemudian mempertemukan para pengusaha dengan sejumlah perangkat daerah, termasuk DPMPTSP, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi terkait kehutanan.
Ferdy menegaskan pemerintah berupaya membantu pengusaha memahami prosedur dan kewajiban yang harus diselesaikan sebelum kegiatan pertambangan dilakukan.
Ia berharap pola pendampingan ini dapat memberikan kepastian proses perizinan sekaligus mendorong para pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai ketentuan hukum.
Dengan komunikasi yang lebih terbuka, pemerintah optimistis berbagai hambatan dapat diselesaikan secara bertahap tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat.
