TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memberikan peringatan kepada para pelaku usaha pertambangan yang belum memiliki legalitas agar segera mengurus perizinan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari persoalan hukum seiring rencana penegakan aturan terhadap aktivitas pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., menyebut terdapat 37 tambang ilegal yang hingga kini belum mengurus perizinan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Fasilitasi dan Pendampingan Penyelesaian Hambatan Perizinan Berusaha Sektor ESDM yang berlangsung di Gedung Gadis 2, Ruang Rapat Lantai 1 Benuanta, Rabu (2/9).
Ferdy meminta para pelaku usaha tidak menunda proses pengurusan izin. Menurutnya, pemerintah masih membuka ruang bagi pengusaha untuk memenuhi kewajiban administrasi dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
Ia juga mengingatkan bahwa pada Desember mendatang diperkirakan terdapat upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan yang tidak sesuai regulasi.
Pemerintah, kata Ferdy, tidak menginginkan para pengusaha menghadapi persoalan hukum akibat mengabaikan kewajiban perizinan.
Di samping aktivitas ilegal, Pemprov Kaltara juga mencatat terdapat 41 usaha pertambangan yang sedang menjalani proses. Namun, dari jumlah tersebut, baru empat perusahaan yang telah berstatus operasional.
Situasi ini menunjukkan perlunya percepatan penyelesaian hambatan perizinan agar potensi pertambangan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi daerah.
Ferdy menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan pertambangan tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Ada sejumlah perangkat daerah dan lembaga yang memiliki kewenangan berbeda, termasuk pemerintah kabupaten, Dinas ESDM, DPMPTSP, Dinas Kehutanan, DLH, Dinas PUPR, serta inspektur tambang Kementerian ESDM.
Karena itu, tim pendampingan Pemprov Kaltara dibentuk untuk membantu mengidentifikasi kendala dan memfasilitasi penyelesaiannya tanpa mencampuri kewenangan masing-masing instansi.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, H. Sapi’i, S.T., M.A.P., menegaskan bahwa pemerintah ingin memberikan pendampingan kepada pelaku usaha agar persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan secara kolaboratif.
Ia mengajak para pengusaha menyampaikan hambatan yang dialami secara terbuka sehingga pemerintah dapat membantu mencarikan jalan keluar sesuai ketentuan.
Pemprov Kaltara berharap para pelaku usaha semakin memahami pentingnya legalitas dalam menjalankan kegiatan pertambangan. Dengan kepatuhan terhadap aturan, investasi dapat berkembang sekaligus memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah tanpa mengabaikan aspek hukum dan tata kelola.
