TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya dalam menciptakan proses perizinan pertambangan yang transparan dan sesuai ketentuan. Pemerintah memastikan tidak ada pungutan dalam proses pengurusan izin yang menjadi kewenangannya.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., dalam rapat pendampingan penyelesaian hambatan perizinan sektor ESDM di Gedung Gadis 2, Rabu (2/9).
Ferdy menjelaskan, pembentukan tim pendampingan bertujuan membantu para pengusaha menemukan titik persoalan yang menyebabkan proses perizinan belum berjalan optimal.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan setiap kendala dapat diketahui secara jelas, termasuk kemungkinan hambatan yang berasal dari proses administrasi maupun koordinasi antarinstansi.
Ia menegaskan bahwa tim pendampingan tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri tugas perangkat daerah lainnya. Tim hanya berperan memfasilitasi komunikasi, mengidentifikasi persoalan, dan mengingatkan instansi terkait apabila ditemukan hambatan.
Ferdy juga menjelaskan bahwa sebelumnya pemerintah membentuk tim percepatan, tetapi kemudian nomenklaturnya diubah menjadi tim pendampingan.
Perubahan tersebut dilakukan agar tidak muncul persepsi bahwa pemerintah sengaja mempercepat penerbitan izin tanpa memperhatikan prosedur.
Ia mengibaratkan pemerintah berupaya menyediakan jalan yang lebih mudah bagi pengusaha dalam menyelesaikan proses perizinan, tetapi seluruh persyaratan hukum tetap harus dipenuhi.
Terkait biaya, Ferdy menegaskan bahwa tidak terdapat pungutan dari pemerintah dalam proses pengurusan izin. Apabila pengusaha mengeluarkan biaya, hal tersebut dapat berkaitan dengan penggunaan jasa profesional untuk melengkapi dokumen yang diperlukan.
Sebelumnya, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, H. Sapi’i, S.T., M.A.P., menyampaikan bahwa pemerintah terus membuka ruang komunikasi dengan pelaku usaha pertambangan.
Ia mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian koordinasi yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk pertemuan sekitar tiga pekan lalu secara tatap muka maupun daring.
Pemerintah ingin memperoleh gambaran langsung mengenai kendala yang dihadapi pengusaha, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan melalui kerja sama lintas sektor.
Sapi’i menambahkan bahwa persoalan perizinan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan satu perangkat daerah. Sejumlah instansi memiliki kewenangan sesuai bidang masing-masing, mulai dari pemerintah kabupaten, Dinas ESDM, DPMPTSP, Dinas Kehutanan, DLH, Dinas PUPR hingga inspektur tambang Kementerian ESDM.
Pemprov Kaltara berharap komunikasi terbuka dan pendampingan tersebut mampu menciptakan iklim usaha yang sehat, memberikan kepastian hukum, serta mendukung optimalisasi potensi sumber daya alam daerah.
