Raih Nilai 96 Persen, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Puncaki Penilaian Kinerja OPD Nunukan

banner 728x90

NUNUKAN – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan mencatatkan kinerja tertinggi dalam penilaian organisasi perangkat daerah (OPD) Tahun 2025 dengan raihan nilai 96,00 persen. Capaian tersebut menempatkannya di posisi teratas dari seluruh perangkat daerah yang mengikuti evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Hasil penilaian tersebut diumumkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Triwulan III pembangunan daerah, Senin (26/10/2026). Pada kesempatan itu, Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, S.E., M.M., menyerahkan penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah yang berhasil meraih predikat Baik.

banner 728x90

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah atas komitmen dan kerja keras OPD dalam menjalankan pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta melaksanakan reformasi birokrasi.

Bupati Irwan Sabri menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang berhasil mencapai predikat Baik. Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil.

Menurutnya, setiap OPD perlu mempertahankan capaian yang telah diraih sekaligus terus melakukan inovasi dan meningkatkan efektivitas program. Dengan demikian, setiap kegiatan pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menempati peringkat pertama dengan nilai 96,00 persen. Posisi kedua diraih Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan nilai 94,50 persen, disusul Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan nilai 94,03 persen.

Selanjutnya, Badan Pendapatan Daerah memperoleh nilai 93,50 persen, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 93,27 persen, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 93,00 persen.

Kemudian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meraih nilai 92,76 persen, sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memperoleh 91,80 persen.

Baca Juga:  Pemkab Nunukan Tegaskan: Biaya BBM Alsintan Hibah Tanggung Jawab Kelompok Tani

Sementara itu, Bupati juga memberikan perhatian kepada perangkat daerah yang masuk kategori Butuh Perbaikan. Ia berharap hasil evaluasi tersebut menjadi bahan pembenahan untuk memperkuat kepemimpinan organisasi, meningkatkan efektivitas kerja, dan memperbaiki capaian kinerja pada periode berikutnya.

Melalui Rakordal dan penilaian kinerja ini, Pemkab Nunukan mendorong seluruh perangkat daerah menjadikan evaluasi sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. Pemerintah daerah berharap seluruh OPD semakin efektif, akuntabel, dan inovatif dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat.

banner 728x90