TANJUNG SELOR – Pemerataan akses listrik di Kalimantan Utara masih menghadapi tantangan, terutama di kawasan pedalaman dan perbatasan. Data pemerintah menunjukkan sekitar 60 desa belum mendapatkan layanan listrik, dengan jumlah masyarakat yang belum terlayani mencapai 7.956 kepala keluarga (KK).
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pembahasan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung Gadis 2, Tanjung Selor, Senin (31/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas sinkronisasi kebijakan energi nasional dan daerah, termasuk langkah mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah yang masih sulit dijangkau.
Kepala Dinas ESDM Kaltara, Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi daerah saat ini berada pada kisaran 96,96 persen.
Dari total sekitar 482 desa di Kaltara, sebanyak 422 desa telah mendapatkan akses listrik. Sementara itu, puluhan desa lainnya masih membutuhkan perhatian khusus agar masyarakat dapat menikmati pelayanan energi secara layak.
Menurut Ferdy, kondisi geografis menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pemerataan listrik belum sepenuhnya tercapai.
Daerah seperti Krayan, Lumbis, dan Apau Kayan memiliki tantangan tersendiri karena keterbatasan akses transportasi dan sulitnya pembangunan jaringan listrik. Situasi tersebut membuat kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur menjadi lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan.
Di beberapa kawasan, masyarakat masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel maupun genset. Ketergantungan terhadap pasokan BBM dari luar daerah juga berpotensi memengaruhi keberlanjutan operasional pembangkit.
Karena itu, Pemprov Kaltara mendorong pemanfaatan energi terbarukan sebagai alternatif untuk menjangkau wilayah yang belum terhubung jaringan listrik.
Beberapa potensi yang menjadi perhatian meliputi pengembangan PLTA Kayan, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di daerah terpencil, serta pemanfaatan biomassa dari sektor kehutanan dan perkebunan.
Ferdy mengatakan, Kaltara sebenarnya memiliki sumber daya energi yang sangat besar. Potensi tenaga air diperkirakan mencapai 13.000 MW, didukung cadangan batu bara lebih dari 1 miliar ton serta potensi minyak dan gas bumi di sejumlah wilayah.
Namun, kekayaan sumber daya tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan yang tepat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara merata.
Pertemuan tersebut turut melibatkan Bapperida Kaltara, tim BPK RI, serta perwakilan Ditjen Ketenagalistrikan dan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM.
Pemerintah berharap koordinasi tersebut dapat menghasilkan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan kelistrikan, terutama bagi masyarakat yang selama ini tinggal di wilayah terpencil dan perbatasan.
Dengan demikian, pemerataan energi tidak hanya mendukung pertumbuhan industri, tetapi juga menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Utara.
