NUNUKAN – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Nunukan berpeluang memperoleh tambahan akses modal melalui kerja sama Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), unit di bawah Kementerian Keuangan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PIP dan Pemkab Nunukan. Program ini menyasar masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini belum terjangkau layanan pembiayaan perbankan konvensional.
Kepala Seksi Bank KPPN Nunukan, Dzikri Wahdanifa Sunandar, menjelaskan PIP menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui dukungan pembiayaan yang bekerja sama dengan lembaga penyalur nonbank.
“Bagaimana agar masyarakat ini bisa diberdayakan, masyarakat yang tidak terjangkau dengan pembiayaan di bank konvensional bisa dibantu melalui APBN, di mana Pusat Investasi Pemerintah bekerja sama dengan lembaga penyalur bukan bank,” jelasnya usai pembukaan Pelatihan Branding dan Packaging bagi Kelompok UP2K PKK dan Kelompok UMKM di Pulau Nunukan, Rabu (23/9/2026).
Menurut Dzikri, skema pembiayaan tersebut bertujuan membantu UMKM dan pelaku usaha mengembangkan kegiatan ekonomi. Program serupa telah berjalan di sejumlah daerah, sedangkan di Kabupaten Nunukan pelaksanaannya baru memasuki tahap awal setelah penandatanganan kerja sama dengan pemerintah daerah.
“Untuk di Kabupaten Nunukan kebetulan baru dilakukan MoU dengan Bupati Nunukan. Ke depannya setelah prosedur dan administrasinya selesai, tentunya masyarakat akan bisa mengakses program yang dijalankan oleh Pusat Investasi Pemerintah,” ujarnya.
Dzikri mengatakan, pihaknya bersama perangkat daerah terkait akan menyosialisasikan program tersebut setelah menyelesaikan prosedur dan administrasi. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai mekanisme serta persyaratan untuk mengakses pembiayaan.
“Ke depannya kami akan dengan dinas setempat tentunya melakukan sosialisasi, karena ini program baru di Nunukan,” katanya.
Mengenai besaran pembiayaan, Dzikri menyebut pihaknya masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut. Nilai pembiayaan nantinya mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk mekanisme bagi pelaku usaha pemula.
“Nanti kita menunggu petunjuk teknis lebih lanjut, karena kita berdasarkan aturan. Nanti kita lihat spesifikasinya seperti apa, termasuk untuk pelaku usaha pemula,” jelasnya.
Selain akses permodalan, pengembangan UMKM juga membutuhkan peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dan memasarkan produk. Karena itu, Pelatihan Branding dan Packaging bagi Kelompok UP2K PKK dan Kelompok UMKM di Pulau Nunukan menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kapasitas usaha.
Melalui pelatihan tersebut, pelaku UMKM diharapkan mampu membangun identitas produk, memperbaiki kemasan, dan memperluas jangkauan pemasaran.
Sinergi Pemkab Nunukan, PIP, dan lembaga penyalur diharapkan dapat membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis, meningkatkan daya saing produk, serta memperkuat perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan.
