TARAKAN – Persoalan keterbatasan akses listrik di sejumlah wilayah Kalimantan Utara mendapat perhatian serius Gubernur Zainal A. Paliwang. Pemerintah provinsi kini memperkuat koordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk memastikan puluhan desa yang belum teraliri listrik dapat segera memperoleh layanan energi.
Hal tersebut disampaikan dalam audiensi Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dengan jajaran pimpinan PLN Kalimantan di Hotel Tarakan Plaza, Senin (31/8).
Dalam pertemuan tersebut, Zainal mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM telah memberikan prioritas terhadap percepatan pembangunan listrik desa di Kalimantan Utara.
Tercatat sekitar 60 desa masih belum mendapatkan akses listrik. Untuk mengatasi persoalan tersebut, program elektrifikasi akan dilaksanakan mulai 2026 dan ditargetkan berjalan secara bertahap dalam tiga tahun ke depan.
Gubernur menjelaskan, pembiayaan pembangunan bersumber dari APBN dengan PLN sebagai pelaksana teknis di lapangan. Sementara itu, pemerintah provinsi akan mengambil peran dalam pengawalan, koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan program.
Dinas ESDM Kaltara juga akan dilibatkan secara aktif untuk memastikan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak mengalami hambatan berarti.
Bagi Zainal, ketersediaan listrik merupakan salah satu indikator penting pemerataan pembangunan. Wilayah yang memiliki akses energi memadai akan lebih terbuka untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat pelayanan kesehatan.
Selain mengandalkan program pemerintah, ia juga meminta PLN mengoptimalkan dana CSR untuk membantu rumah tangga kurang mampu memperoleh sambungan listrik.
Pemerintah daerah siap mendukung langkah tersebut melalui penyediaan basis data masyarakat yang membutuhkan bantuan sehingga program dapat menjangkau penerima yang benar-benar memenuhi kriteria.
General Manager PLN UID Kaltimra Muchamad Chaliq Fadli menyatakan PLN siap menjalankan pembangunan listrik desa di Kaltara. Ia menilai dukungan Gubernur beserta jajaran pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi pekerjaan.
Dalam kesempatan yang sama, PLN juga menyampaikan sejumlah agenda penguatan sistem kelistrikan di kawasan perbatasan, termasuk revitalisasi PLTMH Paramayu di Krayan.
Pembangkit berbasis energi terbarukan tersebut menjadi salah satu pekerjaan prioritas PLN untuk memperkuat pasokan listrik di kawasan perbatasan.
PLN juga menyiapkan program BPBL bagi masyarakat kurang mampu. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, proses pendataan calon penerima akan dikoordinasikan bersama Dinas ESDM Kaltara.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses listrik sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa terpencil di Kalimantan Utara.
