NUNUKAN – Ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas lahan sawah, terutama saat menghadapi ancaman kekeringan. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Nunukan membahas usulan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pembangunan sarana irigasi bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat DKPP Kabupaten Nunukan, Senin (19/10/2026), dipimpin langsung Kepala DKPP Kabupaten Nunukan, Masniadi, S.Hut., M.A.P.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang Penyuluhan, Tim Teknis Sarana dan Prasarana Pertanian, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik Barat, dan Sebatik, staf DPR RI, serta perwakilan pengurus kelompok tani (poktan).
Masniadi mengatakan, rapat tersebut bertujuan membahas alokasi program bantuan sarana dan prasarana pertanian dari pemerintah pusat. Bantuan diharapkan dapat mempercepat upaya mengantisipasi kekeringan pada lahan baku sawah sekaligus memastikan ketersediaan sumber air irigasi yang stabil di Kabupaten Nunukan.
Ia menegaskan, setiap usulan bantuan yang disampaikan masyarakat harus melalui proses verifikasi oleh tim teknis sarana dan prasarana pertanian sebelum ditindaklanjuti.
“Setiap usulan dari masyarakat harus diverifikasi terlebih dahulu oleh tim teknis. Saya berharap diskusi ini menghasilkan mekanisme penanganan usulan yang tepat sehingga produktivitas pertanian kita dapat meningkat, baik melalui dukungan benih, alat dan mesin pertanian, maupun sarana irigasi,” ujar Masniadi.
Sementara itu, Tim Teknis Sarana dan Prasarana Pertanian DKPP Kabupaten Nunukan, Joni Ishak, menjelaskan bahwa sejumlah kebutuhan pertanian telah diusulkan untuk mendukung kegiatan usaha tani, khususnya di wilayah yang menghadapi keterbatasan pasokan air.
Salah satu usulan tersebut adalah bantuan mesin pompa air atau alkon berukuran 3 inci. Bantuan ini difokuskan untuk mendukung sistem irigasi perpompaan bagi kelompok tani yang memiliki lahan sawah dengan kondisi defisit air, tetapi masih memiliki akses terhadap sumber air permukaan, seperti sungai atau parit yang cukup dalam.
Menurut Joni, penyaluran bantuan pompa air akan dilakukan secara proporsional berdasarkan skala prioritas dan luasan hamparan lahan baku sawah (LBS). Data tersebut akan diverifikasi oleh masing-masing koordinator penyuluh di tingkat kecamatan.
Selain bantuan pompa air, DKPP Nunukan juga membahas usulan pembangunan irigasi perpipaan serta pembangunan dua unit infrastruktur irigasi embung yang direncanakan berlokasi di Kecamatan Nunukan Selatan.
Berbagai usulan tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama saat terjadi kekeringan. Dengan dukungan sarana irigasi yang memadai, petani diharapkan dapat menjaga keberlangsungan kegiatan budidaya sekaligus meningkatkan produktivitas hasil pertanian.
Melalui koordinasi ini, DKPP Kabupaten Nunukan berupaya memastikan usulan bantuan sarana dan prasarana pertanian disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Proses verifikasi dan penentuan prioritas diharapkan membuat dukungan pemerintah tepat sasaran serta memberikan manfaat optimal bagi kelompok tani.
