NUNUKAN – Akurasi data menjadi salah satu kunci dalam menentukan arah pembangunan daerah yang tepat sasaran. Untuk memperkuat hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Nunukan menggelar Forum Satu Data Indonesia dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Forum tersebut menjadi langkah strategis dalam mendorong tata kelola data yang terpadu, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan serta pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Sekretaris Bappeda Litbang Nunukan, Enos Ramba, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas komitmen dan dukungan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Nunukan.
Ia menegaskan bahwa kualitas data memiliki peran penting dalam menentukan ketepatan arah pembangunan. Data yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam menyusun perencanaan yang efektif serta menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan daerah yang berkualitas dimulai dari perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik harus didukung oleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Enos Ramba, Kamis (29/10/2026).
Ia menjelaskan, penyelenggaraan Satu Data Indonesia merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 yang bertujuan mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui pengelolaan data yang terstandar dan terintegrasi.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diwujudkan melalui langkah nyata di lingkungan pemerintah daerah. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu menghasilkan data yang dapat menjadi rujukan bersama dalam penyusunan kebijakan maupun pengambilan keputusan.
Enos juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Nunukan membutuhkan komitmen bersama, kejelasan pembagian peran, dukungan teknologi informasi, serta konsistensi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan kesepakatan yang telah ditetapkan.
“Saya meyakini bahwa data yang berkualitas akan membantu kita menyusun perencanaan yang lebih tepat, menetapkan kebijakan yang lebih terarah, menggunakan anggaran secara lebih efektif, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, dalam forum yang sama, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan, Dr. Iskandar Ahmadien, menjelaskan perbedaan antara penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan kegiatan statistik khusus, seperti survei yang dilakukan oleh lembaga tertentu.
Ia menyampaikan bahwa pemanfaatan data statistik sektoral yang dihasilkan masing-masing OPD perlu terus dioptimalkan. Selain itu, penentuan kebutuhan data harus memperhatikan daftar prioritas agar proses pengumpulan dan pengelolaan data dapat berjalan lebih terarah dan sesuai kebutuhan.
Iskandar juga menegaskan pentingnya pemanfaatan portal Satu Data Indonesia sebagai sarana untuk menghasilkan daftar data yang telah disepakati bersama oleh seluruh perangkat daerah.
“Dengan adanya portal Satu Data Indonesia, kita dapat menghasilkan daftar data yang telah disepakati bersama. Karena itu, pengisian data ke dalam portal tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, tetapi harus memperhatikan standar, kebutuhan, dan kesepakatan yang telah ditetapkan,” tutupnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan diharapkan semakin memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola data yang berkualitas, sehingga setiap kebijakan pembangunan dapat disusun secara lebih terukur, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
