TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara secara resmi membatalkan rencana pengadaan unit speed boat baru yang sebelumnya sempat muncul dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Langkah ini merupakan hasil evaluasi mendalam terhadap skala prioritas belanja daerah tahun 2026.
Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kaltara, Panji Agung, ST., M.Sc., mengonfirmasi bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana tersebut sejak 28 April lalu. Keputusan ini berdasar pada pertimbangan kondisi fiskal serta kebijakan efisiensi anggaran.
Panji Agung meluruskan persepsi publik mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia menjelaskan bahwa masuknya sebuah item ke dalam SiRUP merupakan bagian dari transparansi tahap perencanaan, namun bukan berarti pengadaan tersebut bersifat mutlak.
“Masyarakat perlu memahami bahwa tahap perencanaan memiliki ruang untuk koreksi. Kami mengevaluasi, menyesuaikan, hingga mengoreksi anggaran secara berkelanjutan agar setiap rupiah belanja daerah benar-benar tepat sasaran,” ungkap Panji Agung dalam keterangan resminya, Senin (11/5).
Pemprov Kaltara juga mengklarifikasi bahwa pembatalan ini bukan merupakan respons mendadak atas polemik di ruang publik. Panji menegaskan bahwa keputusan tersebut murni hasil evaluasi internal yang terjadwal jauh-jauh hari sebagai bagian dari tata kelola anggaran yang terukur.
Pemerintah memandang kontrol publik melalui pengawasan SiRUP sebagai hal wajar dan positif. Namun, prioritas utama tetap berfokus pada program-program yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat luas.
“Pembatalan pengadaan ini adalah bentuk tanggung jawab kami dalam memastikan belanja daerah sejalan dengan kebutuhan prioritas masyarakat,” tambahnya.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Kaltara berkomitmen untuk terus memperkuat sistem anggaran yang akuntabel dan responsif. Masukan dari berbagai elemen masyarakat tetap menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih cermat.
Pemerintah berharap masyarakat terus aktif memberikan masukan yang konstruktif. Dengan begitu, proses pengambilan kebijakan di Kalimantan Utara akan selalu berpihak pada kepentingan publik dan prinsip kehati-hatian anggaran.
