TANJUNG SELOR – Pemerataan listrik hingga ke pelosok Kalimantan Utara semakin menemukan titik terang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 17 desa terpencil sebagai solusi bagi masyarakat yang selama ini belum menikmati pasokan listrik secara optimal.
Rencana tersebut mendapat respons positif dari pemerintah pusat dan PT PLN (Persero). Bahkan, pembangunan diharapkan dapat mulai direalisasikan pada 2026 setelah melalui proses verifikasi administrasi dan kajian teknis.
Dukungan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Program Listrik Desa (Lisdes) Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (25/5). Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala didampingi Kepala Dinas ESDM Yoshua Batara Payangan turut menyerahkan usulan pembangunan PLTS tersebut.
Yoshua mengatakan, program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati infrastruktur dasar.
Kondisi geografis sejumlah desa yang sulit dijangkau membuat pembangunan jaringan listrik konvensional membutuhkan upaya dan biaya lebih besar. Karena itu, pemanfaatan energi surya dinilai menjadi alternatif yang lebih memungkinkan.
Dari 17 desa yang masuk dalam usulan, tiga berada di Kabupaten Malinau. Ketiganya meliputi Desa Lung Barang dan Lung Simau di Kecamatan Mentarang Hulu serta Desa Long Lake di Kecamatan Malinau Selatan Hulu.
Yoshua menegaskan bahwa listrik memiliki peran lebih luas daripada sekadar penerangan rumah. Ketersediaan energi akan membantu aktivitas belajar mengajar, mendukung pelayanan kesehatan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.
Pemprov Kaltara berharap sinergi dengan pemerintah pusat dan PLN dapat mempercepat realisasi program tersebut sehingga masyarakat di wilayah terpencil tidak lagi tertinggal dalam memperoleh akses energi listrik.
